Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Perusahaan (PP), WAJIB dibuat oleh pihak perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja / buruh da atau serikat pekerja / serikat buruh dan wajib di-SAH-kan (sebagaimana diatur pada pasal 108, pasal 110, pasal 112 dan pasal 113 UU. Nomor 13 Tahun 2003 jo pasal 7 Kepmenakertrans Nomor 48 Tahun 2004 vide Permenakertrans No. 16/2011)

Pendaftaran atau Pengesahan Peraturan Perusahaanjpg_Page1

1. Permohonan surat pengesahan Peraturan Perusahaan dari pengusaha

2. Copy draft PP yang telah dikoreksi dan telah diperbaiki

3. Copy wajib lapor yang berlaku

Tidak dipungut biaya

2017 © Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi