Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pokok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati Bogor melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Sekretariat

1) Tugas Sekretariat adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas.

2) Fungsi Sekretariat adalah :

a) Pengkoordinasian penyusunan program dinas;

b) Pengumpulan, pengolahan dan analisi data dinas;

c) Pengelolaan administasi umum dan kepegawaian;

d) Pengelolaan administrasi keuangan;

e) Pengelolaan situs web Dinas; dan

f)  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

a) Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

 

Bidang Kesejahteraan Sosial

1) Tugas Bidang Kesejahteraan Sosial adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesejahteraan sosial.

2) Fungsi Kesejahteraan Sosial adalah:

a) Pengelolaan pembinaan sosial;

b) Pengelolaan pemulihan sosial; dan

c) Pengelolaan pembinaan bantuan perlindungan sosial.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

  1. Seksi Bina Sosial;
  2. Seksi Pemulihan Sosial; dan
  3. Seksi Bantuan Perlindungan Sosial.

 

Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi

1) Tugas Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan penempatan, pelatihan kerja dan  transmigrasi.

2) Fungsi Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi adalah :

a) Pengelolaan penempatan tenaga kerja;

b) Penempatan pelatihan kerja; dan

c) Pengelolaan transmigrasi.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penempatan, Pelatihan Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
  2. Seksi Pelatihan Kerja; dan
  3. Seksi Transmigrasi.

 

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

1) Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan hubungan industrial, pengawasan dan syarat kerja.

2) Fungsi Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah:

a) Pengelolaan pembinaan perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja;

b) Pengelolaan pembinaan syarat kerja; dan

c) Pengelolaan pembinaan organisasi tenaga kerja.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang hubungan industrial dan syarat kerja dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dibantu oleh :

a) Seksi Bina Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

b) Seksi Bina Syarat Kerja; dan

c) Seksi Bina Organisasi Tenaga Kerja.

 

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

1) Tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan.

2) Fungsi Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah :

a) Pengelolaan pengawasan noma kerja;

b) Pengelolaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja; dan

c) Pengelolaan pengawasan norma jamsostek, peempuan dan anak.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

a) Seksi Pengawasan Norma Kerja;

b) Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan

c) Seksi Pengawasan Norma Jamsostek, Perempuan dan Anak.

 

Unit Pelaksana Teknis - Balai Latihan Kerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor tugas dan fungsinya adalah :

1) Tugas Unit Pelaksana Teknis adalah melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan wewenang teknis Dinas.

2) Fungsi Unit Pelaksana Teknis adalah :

a) Penyelenggaran ketatausahaan UPT;

b) Penyusunan perencanaan program pelatihan dan pemagangan;

c) Perekrutan dan seleksi peserta pelatihan;

d) Penyelenggaraan pelatihan, pemagangan, uji keterampilan, dan sertifikasi;

e) Penyusunan program fasilitasi, produksi, jasa dan hasil pelatihan;

f) Pelayanan informasi pelatihan; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

 

 

Unit Pelaksana Teknis - Balai Kesejahteraan Sosial

1) Tugas Unit Pelaksana Teknis adalah melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan wewenang teknis Dinas di bidang pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS terlantar melalui sistem panti.

2) Fungsi Unit Pelaksana Teknis adalah :

 a) Penyelenggaraan informasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan PMKS terlantar;

b) Penyelenggaraan bimbingan fisik, mental sosial, dan keterampilan bagi PMKS;

c) Sebagai tempat pemberdayaan dan pengembangan kerja sama penanganan PMKS;

d) Tempat rujukan PMKS dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan dukungan maupun pengembangan;

e) Penyelenggaraan panti sosial asuhan anak;

f) Penyelenggaraan panti sosial Tresna Wherda; dan

g) Rumah singgah balita, anak dan ibu terlantar.

3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

 

Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam bidang keahliannya.

2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.

3) Nama dan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja di lingkungan dinas.

 

 

Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.

  1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
  2. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan sosial.
  3. Pelaksanaan pengelolaan pemulihan sosial.
  4. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan bantuan perlindungan sosial.
  5. Pelaksanaan pengelolaan penempatan tenaga kerja.
  6. Pelaksanaan penempatan pelatihan kerja.
  7. Pelaksanaan pengelolaan transmigrasi.
  8. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan perselisihan hubungan industrial dan syarat kerja.
  9. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan syarat kerja.
  10. Pelaksanaan pengelolaan pembinaan organisasi tenaga kerja.
  11. Pelaksanaan pengelolaan pengawasan noma kerja.
  12. Pelaksanaan pengelolaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
  13. Pelaksanaan pengelolaan pengawasan norma jamsostek, perempuan dan anak.
  14. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
  15. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dinas.
  16. Pelaksanaan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis dinas.
2017 © Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi